SEKBER MEDIA ONLINE – Perihal: Mohon Keadilan atas Pembatalan Seleksi PPPK Tahap 2 di Kabupaten Seluma
Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia,
Bapak/Ibu Kepala Badan Kepegawaian Negara,
Bapak/Ibu Menteri PAN-RB,
Dengan hormat,
Kami, para tenaga honorer dari seluruh wilayah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan penuh keprihatinan dan kekecewaan menyampaikan suara hati ini kepada Bapak/Ibu di pusat pemerintahan.
Pada tanggal 17 Juni 2025, Pemerintah Kabupaten Seluma melalui rapat resmi yang dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah telah memutuskan bahwa proses seleksi PPPK Tahap 2 Tahun Anggaran 2024 dibatalkan, dengan alasan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan jumlah pegawai yang telah melebihi kebutuhan. Pernyataan ini tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor: 800/LL/Panselda/VI/2025.
Padahal, kami para honorer telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan menanti tahapan berikutnya dengan harapan dan semangat tinggi. Sebagian besar dari kami telah mengabdi bertahun-tahun di dunia pendidikan dan sektor pelayanan publik lainnya, bahkan sebelum sistem PPPK ini diterapkan.
Keputusan pembatalan ini sangat melukai semangat pengabdian kami. Apakah pemerintah daerah boleh begitu saja membatalkan sebuah proses nasional yang telah berjalan, hanya karena alasan anggaran? Bukankah seleksi PPPK merupakan kebijakan pusat, dan daerah tinggal menjalankan sesuai mekanisme yang sudah diatur oleh negara?
Kami bertanya-tanya:
Di mana peran pemerintah pusat saat daerah menyerah atas nasib warganya sendiri?
Apakah kami para honorer yang sudah lama mengabdi ini harus terus menjadi korban ketidakpastian dan ketimpangan anggaran?
Apakah tidak ada skema bantuan fiskal pusat bagi daerah-daerah seperti Seluma yang terkendala anggaran namun memiliki SDM siap pakai?
Kami percaya bahwa negara ini dibangun atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, kami memohon dengan sangat kepada:
1. Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong beri perhatian kepada para honorer di daerah yang telah siap mengikuti seleksi nasional tetapi dihadang oleh keputusan daerah yang sepihak.
2. Badan Kepegawaian Negara (BKN), agar dapat mengevaluasi dan memberikan arahan tegas kepada pemerintah daerah agar tidak mempermainkan harapan rakyatnya sendiri.
3. Kementerian PAN-RB, mohon carikan solusi dan perlindungan bagi peserta PPPK Tahap 2 yang telah dinyatakan lolos administrasi agar tetap dapat melanjutkan proses seleksi, atau diberi peluang dalam skema rekrutmen nasional lainnya tanpa kerugian administratif.
Kami tidak menuntut perlakuan istimewa. Kami hanya ingin keadilan dan kepastian, sebagaimana warga negara lain yang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintahnya.
Semoga suara kami didengar dan tidak terabaikan.
Hormat kami,
Seluruh Tenaga Honorer Kabupaten Seluma
Provinsi Bengkulu
Indonesia
